Komisi Informasi DKI Jakarta Bacakan Putusan Sidang Sengketa Informasi Publik DPD Gerindra DKI Jakarta dengan KPU DKI Jakarta

01-11-2018    08:15:00 Dibaca : 52 x

Kpujakarta.go.id (1/11) Sidang Sengketa Informasi Publik antara DPD Gerindra DKI Jakarta dengan KPU DKI Jakarta berakhir. Sidang yang berlangsung sejak 21 Agustus 2018 itu diketok Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Selasa 30 Oktober 2018 di kantor KI DKI Jakarta Jl Awaludin II No 1 Jakarta Pusat.  

Ketua Majelis Komisioner Alamsyah Basri membacakan amar keputusan sidang memerintahkan KPU Provinsi DKI Jakarta duduk bersama dengan DPD Gerindra DKI Jakarta dan DInas Dukcapil DKI Provinsi Jakarta untuk membahas Daftar Pemilih Pemilu tahun 2019 untuk warga DKI Jakarta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikannya salinan putusan.  Sidang ini beranggotakan Muhammad Dawam dan Nani Nuraini Muksin sebagai Anggota Majelis Komisioner dengan dibantu Lukmanul Hakim sebagai Panitera Pengganti.

Sidang antara Pemohon sengketa Informasi Publik DPD Gerindra DKI Jakarta diwakili Pengurus Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPD DKI Partai Gerindra. Sementara KPU DKI Jakarta sebagai termohon diwakili oleh Partono, Deti Kurniawati, Binsar Siagian, dan M Douglas A Ondang.

Seperti diketahui sebelumnya Pemohon meminta kembali Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada termohon dengan nomor NIK dan nomor KK yang tidak ditutupi. Pemohon menghadirkan saksi ahli Dr Teuku Saiful Bahri dari Kemendagri. Dalam ketereangannya Saiful Bahri mengatakan dalam konteks Pemilu, NIK boleh dibuka. Saksi ahli pemohon kedua Moch Sidik yang merupakan Anggota KPU DKI Jakarta periode 2013-2018 divisi Tarlih. Moch Sidik menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemilu tidak melarang dibukanya NIK. “Penutupan 4 digit terakhir cacat hukum karena berbanding terbalik dengan Undang-Undang Pemilu” ujar Sidik.

Sementara dari pihak termohon menghadirkan saksi ahli Abd Rahman Ma’mun Direktur Policy Institute Universitas Paramadina. Dalam keterangannya Abd Rahman menjelaskan bahwa data pemilih yang didalamnya terdapat data pribadi tidak dapat dibuka secara lengkap demi melindungi privasi seseorang sebagai warga Negara. Partai politik sebagai Badan Hukum dan Badan Publik dapat diberikan hak akses terhadap Data Pemilih secara lengkap namun terikat kewajiban melindungi dan tidak menyebarluaskan data pribadi seseorang tersebut. Saksi ahli termohon kedua adalah Robby Leo dan Andre Putra dari KPU RI. Saksi ahli ini menjelaskan alas an penutupan nomor NIK dan KK karena ada surat dari Dukcapil DKI Jakarta yang menghimbau untuk tidak menampilkan nomor NIK dan KK secara utuh. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Saksi ahli termohon ketiga berasal dari DInas Dukcapil DKI Jakarta Yadi Rusmayadi. Yadi mengatakan nomor NIK dan KK termasuk elemen data yang dilindungi menurut Undang-undang administrasi kependudukan. Jika terdapat orang yang tidak berhak mengakses database kependudukan tersebut dapat dikenakan pidana sesuai pasal 84 Undang-undang administrasi kependudukan. Penyebarluasan data kependudukan tanpa hak juga akan dikenakan pidana menurut pasal 95a. sementara Partai Politik sampai saat ini belum mendapat hak akses data dari kemendagri. 

File Lampiran :